Sinergi Pemerintah dalam Mengakselerasi Transformasi Digital
Jakarta - Dewasa ini, dunia sudah berbasis teknologi digital, sehingga setiap individu dituntut untuk memiliki kecakapan digital sebagai salah satu kompetensi utama. Bidang ekonomi pun juga semakin bergantung pada teknologi digital, salah satu contohnya adalah, cyber currency sudah menjadi mata uang global.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam, menuturkan bahwa transformasi pendidikan secara digital sudah dilakukan sejak 20 tahun silam. Namun, progressnya terbilang sangat lamban sebab sebagian besar perguruan tinggi masih belum menyadari pentingnya penggunaan teknologi digital dalam kurikulum. Menurut Nizam, pandemi yang tengah melanda ini kian mempercepat transformasi tersebut dimana perguruan tinggi dituntut untuk mengadopsi metode pembelajaran daring.
“Saat pandemi ini seluruh kampus sudah menjadi digital hanya dalam beberapa minggu, dimana seluruh pembelajaran berbasiskan digital. Sebenarnya ini dapat dikatakan sebagai mikro digital dari transformasi tadi,” ujarnya pada Indonesia Outlook 2021: The Year of Digital Business, yang diadakan oleh Universitas Bunda Mulia secara virtual, Sabtu (12/12).
Selain itu, Nizam mengungkapkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) juga mempercepat transformasi digital melalui program Kampus Merdeka dimana mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah di luar program studinya. Menurut Nizam, hal ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menambah pengetahuan digitalnya dengan mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan internet of things.
“Ditjen Dikti juga berkolaborasi dengan pemain teknologi global seperti Google melalui program mikro kredensial dan program bersertifikat yang diakui oleh mereka. Ini disiapkan untuk tahun depan, namun beberapa program telah dibuka pendaftarannya,” ucapnya.
Lebih jauh Nizam menjelaskan, Ditjen Dikti pun turut berkontribusi dalam mendorong akselerasi transformasi pendidikan di sekolah dasar, salah satunya melalui program Kampus Mengajar. Dalam program ini, mahasiswa dapat mendampingi guru dalam pemanfaatan teknologi guna mempermudah proses pembelajaran, khususnya melalui metode pembelajaran daring semasa pandemi.
“Sehingga kampus tidak hanya berjalan sendiri, melainkan berkolaborasi dengan mitra industri, pemain teknologi global, serta masyarakat seperti pengembangan UMKM, pembangunan desa dan kota pintar yang disinergikan melalui program Kampus Merdeka,” tambahnya.
Nizam melanjutkan, pemerintah juga sudah menganggarkan pendanaan dalam Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) demi mempercepat digitalisasi pendidikan tinggi dan mencapai pembelajaran yang berorientasi pada masa depan. Berkenaan dengan hal tersebut, telah disiapkan dana hibah hingga 500 miliar bagi kampus yang berhasil menerapkan Kampus Merdeka dan menyiapkan mahasiswanya menjadi lebih tangkas dan siap menghadapi masa depan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro melihat transformasi digital perlu dijadikan sebagai bagian dari arus utama pembangunan ekonomi nasional ke depan. Sehingga, upaya yang dilakukan bukan hanya berorientasi pada trend global saja, melainkan berinovasi untuk ekonomi digital nasional.
“Indonesia punya cita-cita besar dimana pada tahun 2045 Indonesia sudah menjadi negara maju. Sehingga untuk mencapai ke sana, cara satu-satunya itu mengubah ekonomi berbasis inovasi,” ungkapnya.
Berkenaan dengan hal tersebut, inovasi yang harus mendapat perhatian ialah inovasi di bidang teknologi digital sebagai percepatan transformasi tersebut. Namun, masih ada tiga kelemahan dalam hal inovasi ini, yakni institusi yang belum mendorong penuh inovasi, riset saat ini yang belum diarahkan untuk memperkuat transformasi digital, dan bisnis yang masih didominasi oleh sumbangsih sumber daya alam maupun manufaktur sederhana.
“Salah satu yang harus benar-benar dimanfaatkan itu penetrasi dari cellphone dimana penetrasi di Indonesia mencapai 100% dibandingkan negara ASEAN lainnya dan ini menjadi modal besar,” lanjutnya.
Bambang menuturkan bahwa pemerintah telah menganggarkan sejumlah dana untuk infrastruktur terkait broadband. Selain itu, pemerintah juga berupaya agar e-government benar-benar terwujud, bukan hanya konsep semata, melainkan dalam realita termasuk integrasi dari data center dan aplikasi. Menurutnya, infrastruktur TIK juga harus difokuskan untuk pelayanan publik, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pertanian, smart city, dan mendukung e-commerce Indonesia.
Di sisi lain, Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM), Arif Rahman Hakim menyampaikan pada masa pandemi ini UMKM yang memanfaatkan teknologi dalam menjalankan usahanya mengalami peningkatan omzet. Walaupun demikian, menghubungkan UMKM dengan ekosistem digital masih menjadi tantangan tersendiri.
“Kuncinya adalah bersinergi dengan stakeholder pelaku utama, yaitu dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, dan dengan para pelaku usaha baik BUMN maupun swasta. Khususnya dunia pendidikan tinggi dalam hal ini memegang peranan penting,” jelas Arif.
(YH/DZI/FH/DH/NH/MFS/VAL/YJ/ITR)